KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu, tetap, dan tidak dapat dihapuskan namun diimbangi dengan pembuktiannya yang ketat dan kompleks, serta berdimensi ibadah. Meski Aceh dan Brunei berakar pada budaya Melayu Islam-Sunni Syafi’iyah namun konsepsi pidana hudud dalam Qanun Jinayat Aceh (QJA) terindikasi berbeda dari Kanun Hukuman Jinayat Brunei (KHJB), dan perbedaan tersebut diduga kuat berimplikasi pada formulasi ketentuan pidananya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsepsi pidana hudud dalam QJA, implikasinya terhadap formulasi ketentuan pidana, serta hal-hal yang memengaruhinya, terutama dari perspektif perbandingan hukum. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum. Sumber data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah terkumpul diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, diolah mengunakan metode deduktif serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan:1) Secara umum konsepsi pidana hudud dalam QJA memiliki kesamaan dan/atau kemiripan konseptual dengan pemikiran fikih klasik, khususnya Mazhab Hanafi. Akan tetapi, beberapa substansi tertentu cenderung berbeda dari konsep dasar yang dikenal luas dalam khasanah mazhab-mazhab fikih Sunni. Materi-muatannya belum terklasifikasi dengan lengkap namun secara keseluruhan membentuk sebuah konsepsi hudud —fikih baru— yang lebih moderat dan khas Aceh-Indonesia. Jadi secara substantif banyak berbeda dibandingkan KHJB yang materi muatannya lebih luas dan sepenuhnya merepresentasikan fikih mazhab Syafi’i; 2) Konsepsi tersebut berimplikasi pada bercampurnya sanksi hudud dan ta’zir dalam formulasi ketentuan pidananya sehingga hakim berwenang menerapkan sistem kumulatif-alternatif; dan 3) Konsepsi pidana hudud dalam QJA dan KHJB dipengaruhi adanya perbedaan paradigma legislasi hukum Islam antara keduanya. Untuk menciptakan keselarasan antar norma dan mengukuhkan dimensi ukhrawi/ibadah, disarankan materi muatan QJA disusun secara lebih komprehensif dan sistematis sesuai klasifikasinya. Dalam pemidanaannya, kiranya QJA dapat melihat perbandingan dari “dua stelsel ketentuan pidana” dalam KHJB. Terakhir, sebagai the living law maka wajar sekiranya fikih mazhab Syafi’i diprioritaskan dalam proses legislasi hukum Islam namun dengan tetap mengedepankan aspek relevansi dan tanpa mengekang kreatifitas pemikiran. Kata Kunci: Hudud, Kanun Hukuman Jinayat Brunei, Qanun Jinayat Aceh * Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing HUDUD CONCEPTION IN CANON OF ACEH NUMBER 6, 2014 CONCERNING ISLAMIC CRIMINAL LAW (Comparative Law Review with Hudud Conception in the Syariah Penal Code Order, 2013 of Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRACT Conceptually, a hudud (a punishment fixed in the Quran and Hadith for crimes considered to be against the rights of God) is unique and different from other criminal law concepts. The punishment is not due to a loss of other people as it violates the rights of God. It has been a harsh, certain, permanent punishment, and it cannot be abolished but it is balanced with the strict and complex evidence, and it is nuanced with worship. Although Aceh and Brunei derive from Malay Muslim-Sunni Shafeite, some entities of hudud in Qanun Jinayat Aceh (QJA) is indicated to be worded different from Kanun Hukuman Jinayat Brunei (KHJB), and it is assumed that it has strong implication on the criminal law formulation. This research aims to explore how the conception of hudud in QJA is, its implication on the crimes legislation, and things impacting especially the comparative law perspective. This is normative legal research by using conceptual, historic, and comparative legal approaches. The main source is primary, secondary, tertiary legal sources. After the collection, the data then classified and analyzed in narrative form and analyzed through deductive method qualitatively. The research shows that: 1) Generally, the conception of hudud in QJA has conceptual similarities with classical fiqh thoughts, especially Hanafi. However some substance tends to different from basic concept that have been known widely in the Sunni fiqh sects. Its substance not yet classified completely but overall it seems to be more moderate and suit generic of Aceh-Indonesia. So, substantively different from KHJB that is more wider and fully represent Shafi’i thought; 2) the conception has implication on the mixing of hudud and ta’zir in the QJA crimes wording hence in the context of incriminatory of hudud, a judge might has power to impose cumulative-alternative; and 3) the conception of hudud in QJA and KHJB is interfered by the existence of paradigm of both Islamic law legislation. In terms of harmonizing norms and strengthening the dimension of hudud as worship, it is recommended that the substance of QJA is arranged comprehensively and systematically based on its classification. In the punishment, the QJA could find the comparison of a “two-criminal law formulation” in KHJB. Finally, as the living law it is alright that the fiqh of Shafi’i is prevailed in Islamic law process but by persist to prioritize the relevant aspect and without limiting the thought creativity. Keywords: Hudud, Islamic Criminal Canon of Brunei, Islamic Criminal Canon of Aceh * Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School ** The Head of Supervision Commission *** The Member of Commission