Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang menentukan bahwa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ditemui para pengutip uang dan barang tanpa izin dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dijalan raya dan tempat umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor penyebab penerapan sanksi ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai pengutipan uang tanpa izin di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam melakukan upaya penanggulangan serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pengutip uang dan barang tanpa izin. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan alasan utama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya dikarenakan faktor kegiatan pengutipan yang dianggap biasa oleh masyarakat Aceh, lambatnya pejabat yang berwenang dalam melakukan pendataan dan menangani pengutip uang, adanya masyarakat yang merasa tidak ingin repot melakukan izin, datangnya pengutip uang dari luar Kota Banda Aceh, dan adanya upaya pengutipan uang demi keuntungan pribadi. Hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Sosial adalah Undang-Undang yang sudah lama dan tidak adanya pembaruan dan tidak adanya pejabat PPNS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan melakukan upaya preventif dengan cara mensosialisasikan dan upaya represif bagi pelanggar. Disarankan kepada pihak Dinas Sosial untuk lebih sering melakukan sosialisasi kemasyarakat atas eksistensi Undang-Undang tersebut, dan untuk secepat mungkin dibentuk atau dipilih Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini kosong atau sangat terbatas jumlahnya.