i ABSTRAK ARMAN. UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN 2017 DAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI CABANG RUTAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,69), pp.,bibl.,tabl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengakuan yang tegas tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Namun dalam kenyataannya, pihak rutan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dan makanan narapidana di Cabang Rutan Blangkejeran sebagaimana mestinya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana dalam Cabang Rutan Blangkejeran, upaya apa yang dilakukan mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan, faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya hak-hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, makalah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan narapidana belum berjalan secara maksimal karena tidak adanya petugas medis seperti dokter/perawat dan fasilitas kesehatan obat-obatan yang tidak tersedia di poliklinik kurangnya ketersediaan air bersih maupun air minum. Mengenai upaya yang pernah dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada atasan pemindahan Cabang Rutan Blangkejeren karena kapasitas rutan sudah melebihi untuk menampung narapidana akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari atasan. Faktor yang menjadi penghambat terjadinya over kapasitas di Cabang Rutan Blangkejeren, hal ini dibuktikan dengan jumlah penghuni 165 per februari 2016 maka huniannya melampaui batas dari standar kapasita yang semestinya yaitu 62 orang dan dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Cabang Ruan Blangkejeren, dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses program pembinaan tidak berjalan dengna baik dan lancar. Saran menambahkan tenaga medis seperti dokter, perawat, mobil ambulan dan fasilitas obat-obatan lainnya di poliklinik, agar pelayanan kesehatan berjalan secara maksimal. Dan kepada pemerintah Daerah Kabupaten dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dapat memberikan masukan kepada Lembaga Legeslatif untuk menaikkan anggaran kesehatan dan makanan narapidana di Cabang Rutan Blangkejeran.