ABSTRAK Budi Sastra. 2016. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Pembimbing : (1) Dr. TM Jamil, M.Si, (2) Drs. Zakaria, M.Ed. Kata kunci : Upaya Penerimaan, PBB-P2, DPKKD Di Kabupaten Simeulue Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis Pajak baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksana Pengelolaan PBB-P2 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh DPKKD Kabupaten Simeulue serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hal ini untuk memberikan deskrpsi tentang upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Simeulue. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Narasumber yang ada di DPKKD Kabupaten Simeulue. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Simeulue dilakukan dengan tiga tahapan yaitu upaya perencanaan dengan menentukan sistem penagihan dan pembayaran, upaya pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan Instansi terkait seperti Badan Petanahan Nasional (BPN), upaya evalusasi dengan pemutakhiran data wajib pajak. Upaya tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan seperti belum akuratnya data, ada objek pajak beralih kepemilikan/fungsi, jarak tempuh Petugas pemungut dengan tempat wajib pajak, masih kurangnya personil DPKKD mendampingi petugas Desa.