ABSTRAK Vania Adelina, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat ( Suatu Penelitian Di Aceh Besar ) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bild. Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 13 huruf o Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pencemaran nama baik dapat diselesaikan pada peradilan tingkat Gampong. Penyelesaian tersebut pernah diselesaikan di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya dan Gampong Dilib Bukti Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2014. Tujuan Penulisan ini adalah untuk menjelaskan Pelaksanaan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh peradilan adat di Gampong Durung dan Dilib Bukti Aceh Besar, dan kendala yang di alami oleh Aparatur Gampong dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data terdiri dari primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian perkara. Data sekunder di telusuri melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menjelaskan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Perkara pidana tersebut diselesaikan secara adat/kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Penyelesaiannya di mulai dari tahap pelaporan bahwa telah terjadi perkara sampai musyawarah penyelesaian perkara tersebut diselesaikan. Penyelesaian dari perkara pencemaran nama baik di kedua Gampong berakhir dengan perdamaian . Namun terdapat perbedaan dari syarat perdamaiannya, di Gampong Durung memiliki sanksi denda berupa syarat memberi makan anak yatim, yang harus dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik, sedangkan di Gampong Dilib Bukti tidak memiliki syarat apapun dalam penyelesaian perkara tersebut. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara diantaranya adalah mekanisme pelaporan yang lambat, pembuktian, Administrasi yang tidak terlaksana baik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peradilan adat. Disarankan agar pihak aparatur Gampong dapat menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dan kasus-kasus yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.