Pengesahan dan pelantikan Lembaga Wali Nanggroe pada November 2012 di Aceh menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan elit politik, tokoh Adat dan tokoh masyarakat. Aksi demonstran di berbagai daerah wilayah Aceh dan semakin mencuatnya isu pembentukan provinsi ALA dan ABAS di Aceh menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terhadap pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dan dampak yang timbul di Kabupaten Aceh Tengah atas pembentukan lembaga tersebut. Beberapa hal yang ingin diteliti yakni : pandangan tokoh masyarakat dan dampak yang timbul atas pembentukan lembaga wali nanggroe di Kabupaten Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah 15 orang tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah; kepala daerah, anggota legeslatif, pengamat politik, aktivis, tokoh adat, tokoh agama, ketua lembaga dan mantan pejabat daerah. Penelitian ini didukung oleh teori persepsi, tokoh masyarakat dan perubahan sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil tokoh masyarakat Aceh Tengah mendukung keberadaan Wali Nanggroe dan menilai dampak pembentukan Lembaga Wali Nanggroe peningkatan kesadaran masyarakat kabupaten Aceh Tengah untuk menjaga adat istiadat Gayo. Namun sebagian besar dari tokoh masyarakat Aceh Tengah menolak keberadaan Wali Nanggroe di Aceh dan menilai pembentukan Lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki dampak nyata pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Lembaga Wali Nanggroe di aceh merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pemersatu rakyat Aceh. Namun, masih belum berjalan baik dikhawatirkan akan memicu munculnya konflik internal dalam masyarakat Aceh.