Agus Setiawan RESIKO YANG DIHADAPI OLEH BANK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN LETTER OF CREDIT (L/C) ( Tinjauan Normatif tentang Pengaturan Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) di Indonesia ) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59),pp,bibl. KHAIRANI.S.H.,M.Hum) Pengaturan tentang Letter of Credit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa belum komprehensif mengatur tentang L/C. Sementara UCP (Uniform Customs and Pratice for Documentary Credits) 600 Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 belum sepenuhnya diterapkan di indonesia, karena Indonesia belum memiliki peraturan yang dapat mendukung UCP 600 di Indonesia. Sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C, hal ini menimbulkan banyak resiko yang dapat terjadi pada perjanjian melalui Letter of Credit yang dapat menyebabkan kerugian. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan-peraturan Letter of Credit di indonesia sebagai alat pembayaran, menjelaskan proses pelaksanaan penjaminan pembayaran harga barang dengan menggunakan L/C dan resiko yang timbul pada pembayaran dengan menggunakan L/C, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa L/C. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penilitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, UCP 600 dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN belum komprehensif mengatur L/C, karena peraturan tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C. Pelaksanaan L/C mulai dari penandatangan kontrak, dokumen pengapalan, dan memilih bank yang akan ditunjuk melakukan pembayaran, sehingga resiko yang dihadapi barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi, pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadinya sengketa L/C maka pilihan hukum adalah melalui Arbitrase sebagai pilihan hukum yang telah disepakati di dalam dokumen, dan dimana ditandatanganinya dokumen perjanjian. Disarankan kepada pemerintah atau juga bank yang terlibat dalam perjanjian pembayaran dengan menggunakan L/C agar selalu memperhatikan mekanisme pemabayaran dan juga melihat resiko yang akan terjadi sebelum melakukan transaksi dan juga harus memlilih upaya hukum negara mana yang akan berwenang jika terjadi sengketa pembayaran dengan menggunakan L/C.