ABSTRAK PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh, Aceh Barat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,51)pp.,bibl.,app Safrina, S.H., M.H., M.EPM Dalam pemberian kredit di perbankan selalu mengandung resiko, yang pada dasarnya resiko tersebut harus diatasi. Dalam hal ini salah satu cara untuk mengatasi resiko adalah dengan menetapkan jaminan dalam pemberian kredit. BNI Cabang Meulaboh dalam memberikan kredit juga menetapkan jaminan untuk mengatasi resiko. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia. Dalam Pasal 11 dan 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya fidusia dalam buku daftar fidusia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat 60 objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh BNI Cabang Meulaboh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, menjelaskan alasan tidak didaftarkannya perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan menjelaskan akibat hukum bagi perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di BNI Cabang Meulaboh, Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu melalui metode wawancara. Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BNI Cabang Meulaboh dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya tahapan permohonan kredit, analisa kredit, pemberian keputusan, perjanjian kredit, pembayaran, pembuatan akta jaminan fidusia, dan pendaftaran. Alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh BNI Cabang Meulaboh diantaranya karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang relatif tinggi dan juga karena nilai pinjaman serta jaminan yang diberikan debitor kecil. Akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia tersebut tidak lahir sehingga keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia seperti hak preferent dan droit de suite tidak berlaku bagi para pihak. Disarankan kepada BNI Cabang Meulaboh dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM.