ABSTRAK RAHMAD RINALDI SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA(Suatu Studi Terhadap Implementasi Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59), pp.,bibl. (Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H.,M.Hum) Dalam pemilihan Dekan pada setiap Fakultas di Universitas Syiah Kuala Rektor memiliki keterlibatan dalam pemilihan tersebut. Pasal 7 Ayat (2) Huruf d Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rektor memiliki 35% hak suara dari total pemilih, hal ini tidak terlepas dari rujukan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2015 bahwa Menteri memiliki 35% hak suara dalam pemilihan Rektor. Permenristekdikti inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini dan diterapkan dalam pemilihan Dekan di lingkungan Unsyiah. Namun dalam kenyataannya Peraturan Rektor tersebut tidak sesuai dengan terminologi demokrasi dan juga objektifitas Rektor dalam menggunakan suaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah Kuala sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan, karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. . Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.