ABSTRAK NURUL YUNITA SARI GINTING, 2016 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (SuatuPenelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii.60). pp., bibl., app. (Prof. Dahlan, S.H., M.H.) Koperasi sebagai salah satu pendukung penggerak perekonomian di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya koperasi tumbuh dalam jumlah yang signifikan, seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2015 koperasi yang tumbuh mencapai angka 818 unit dan jenis koperasi yang berkembang cukup beragam. Sebanyak 355 unit koperasi mengalami stagnansi atau tidak melakukan aktivitas, oleh karena itu perlu dilakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Anggota dan/atau keputusan Pemerintah.Jumlah koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebanyak 80 unit. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan status Koperasi yang tidak aktif dan alasan tidak dibubarkan, untuk mengetahui daan menjelaskan proses pelaksanaan dan hambatan dalam pembubaran koperasi di Wilayah Banda Aceh, serta untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja akibat hukum dari pembubaran koperasi terhadap pihak ketiga. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan-ketentuan perundang-undangan, buku-bukuteks, makalah, jurnal, media massa dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa setelah pembubaran koperasi pada tahun 2015, ada 274 status koperasi yang tidak aktif di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 disebabkan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan aktivitas yang bersifat produktif lagi dan tidak dapat dijumpai keberadaannya pasca tsunami pada tahun 2006. Pelaksanaan pembubaran koperasi sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Selama pelaksanaan pembubaran koperasi terdapat hambatan diantaranya koperasi yang akan dibubarkan sudah tidak ada wujudnya sehingga untuk bertemu dengan para pengurusnya tidak mudah dan dana yang diturunkan oleh pemerintah provinsi tidak lancar sehingga proses pembubaran tahun 2016 harus tertunda. Sementara akibat hukum dari pembubaran koperasi adalah hilangnya status badan hukum pada koperasi, putusnya hubungan hukum terhadap pihak ketiga serta dilakukan pertanggungjawaban utang-piutang atas nama koperasi kepada pihak ketiga segera setelah pembubaran namun hal ini tidak ditemukan karena koperasi yang dibubarkan tidak ditemukan lagi pengurus, anggota, bahkan kreditornya. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, khususnya Bagian Koperasi lebih selektif dalam memilih kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi agar koperasi yang dijalankan produktif, serta lebih tegas memilah dan memilih koperasi yang tidak aktif untuk dapat diaktifkan kembali maupun dibubarkan sesuai peraturan perundang-undangan