ABSTRAK NURHADISAH, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANGKUTAN BARANG YANG MELINTAS DI JALAN DALAM KOTA 2016 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65) pp., tabl., bibl. (Tarmizi, S.H., M.Hum.) Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban untuk mematuhi ketentuan rambu lalu lintas (rambu perintah atau rambu larangan). Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran tersebut dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kenyataannya sampai sekarang masih ada supir truk angkutan barang yang melanggar ketentuan rambu lalu lintas mengenai larangan melintas di jalan dalam kota. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap supir truk angkutan barang yang melintas di jalan dalam Kota Banda Aceh serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Data dalam penelitian penulisan skripsi ini diperoleh menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan dan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, serta literatur lain yang berkenaan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal masih ada truk angkutan barang yang melintas di jalan dalam kota yang tidak terjaring razia dikarenakan razia penilangan jarang dilakukan, pengalihan jalan yang ditentukan tidak pasti, selalu berubah-berubah, sanksi yang diberikan hanya sanksi denda saja yang relatif ringan, belum menimbulkan efek jera. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya jalan khusus atau jalan alternatif lain bagi truk angkutan barang untuk beroperasi. Disarankan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dan Direktorat Lalu Lintas Jalan diharapkan dapat melakukan penertiban dan pengawasan lebih banyak lagi terhadap pelaku pelanggaran, hakim dapat memberi putusan sanksi pidana yang lebih berat lagi kepada pelaku pelanggaran, dan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menetapkan ketentuan waktu atau jam 00.00-06.00 WIB sebagai waktu atau jam bagi truk angkutan barang untuk beroperasi, menetapkan ketentuan penyitaan barang angkutan apabila pelaku pelanggaran tetap melakukan pelanggaran, menyediakan jalan khusus bagi supir truk angkutan barang apabila terpaksa harus melintas di jalan dalam kota.