ABSTRAK Yuliannova Lestari, 2016 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA (Panthera tigris sumatrae) DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (x, 68) pp.,tabl.,bibl.,app. (Dr. Efendi, S.H., M.Si) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah peraturan yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati bagi spesies dan ekosistemnya di Indonesia. Menurut Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Akan te tapi pada kenyataannya masih terjadi perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi, salah satunya adalah Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae), satwa yang sudah masuk dalam kategori langka dan terancam punah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 terhadap perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melindungi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan satwa di Indonesia. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam melakukan perlindungan terhadap Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan habitatnya seperti yang telah di atur dalam UU No. 5 Tahun 1990. Karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya jumlah PPNS di BKSDA Aceh, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, adanya oknum petugas/pejabat yang ikut terlibat, tidak ada tempat karantina dan rehabilitasi, serta faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat. Upaya yang sudah dilakukan dalam menangani kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait, dan NGO yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa. Diharapkan pemerintah dan para penegak hukum agar lebih tegas dalam menangani kejahatan satwa yang dilindungi serta mengembangkan program pemantauan jangka panjang yang diperbaharui setiap rentang tiga tahun terhadap populasi, ekologi dan habitat, serta tingkat ancaman terhadap Harimau Sumatera baik di dalam maupun diluar kawasan konservasi di Aceh.