ABSTRAK Konflik sosial merupakan perseteruan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Penyelamatan Anak Pasca Bencana Konflik Sosial (Studi kasus di Kecamatan Batee dan Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie)” bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan penyelamatan anak konflik di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan memilih objek penelitian secara purposive sampling, dengan mewawancarai pengambil kebijakan di Kabupaten Pidie yaitu Bupati, Bidang Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) dan masyarakat yang mengalami konflik. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi peraturan Penyelamatan anak pasca konflik di Kecamatan Batee dan Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Santunan Bagi Anak Korban Bencana, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Bantuan dan Perlindungan Terhadap Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Anak Dari Keluarga Tidak Mampu dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Kata kunci: kebijakan, implementasi, konflik.