Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan bahwa, “Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, yang dilakukan secara serasi dan terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa, upaya rujukan, pendidikan tenaga kesehatan jiwa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami, dalam praktiknya para penderita gangguan jiwa yang telantar di lingkungan rumah sakit jiwa Aceh belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang optimal. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peran rumah sakit jiwa Aceh dalam upaya pemberian pelayanan rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar, Kendala–kendala yang dihadapi rumah sakit jiwa dalam memberikan pelayanan rehabilitasi,serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk memperoleh data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang telah dipilih dan diperkirakan dapat mewakili keseluruhan dari populasi penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan/perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa rumah sakit jiwa Aceh belum optimal melakukan fungsinya dalam pelayanan rehabilitasi. Terdapat dua kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di rumah sakit jiwa yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut rumah sakit jiwa berusaha untuk memaksimalkan pelayanannya, membangun kerja sama lintas sektor dan merencanakan perluasan rumah sakit jiwa. Disarankan kepada rumah sakit jiwa Aceh untuk berperan optimal dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, diharapkan rumah sakit jiwa Aceh segera membuat SOP (Standar Operational Prosedur) untuk instalasi rehabilitasi yang ada, agar pemberian pelayanan rehabilitasi diberikan secara terarah terhadap pasien sesuai dengan aturan yang ditentukan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang rehabilitasi terhadap para penderita gangguan jiwa khususnya mereka yang ditelantarkan.