ABSTRAK Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak atas ganti rugi tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik POLRI dalam penyidikan perkara pidana, upaya hukum yang ditempuh dalam hal terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan bentuk perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari literatur peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti serta penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik POLRI karena tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit, tingkat kesabaran anggota Kepolisian yang terbatas dan tingkat kelelahannya, serta mempertahankan/membela diri dan anggotanya, upaya hukum yang ditempuh oleh korban adalah melaporkan kejadian yang dialaminya ke PROPAM POLDA Aceh, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban berupa santunan untuk pengobatan dan hukuman disiplin bagi penyidik dari sidang disiplin Kepolisian. Disarankan agar aparat penegak hukum terutama Kepolisian untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam memeriksa tersangka dan agar menghormati hak asasi tersangka demi terciptanya citra polisi yang jauh dari kata arogan dan bertindak sewenang-wenang dan tersangka yang menjadi korban dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penyidik POLRI untuk lebih proaktif dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya melalui jalur pidana agar mendapat sanksi yang setimpal dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya dan tidak lagi menggunakan cara kekerasan dalam memeriksa tersangka dikemudian hari.