ABSTRAK T. NANTA UMAR : PENYELESAIAN SENGKETA 2016 ANTAR NELAYAN (Suatu Studi di Lhok Lamteungoh, kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar) (v, 55) pp, bilb, app Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Basri, S.H.,M.H. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara nonlitigasi (diluar pengadilan). Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa alternatif dan pada tingkatan PerDa/Qanun penyelesaian sengketa adat ditentukan dalam Qanun No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat, salah satunya ada sengketa laut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Lhok dan akibat hukum yang timbul dengan mengunakan metode penyelesian sengketa. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan panglima laot dan nelayan dikawasan Lhok Lamteugoh. sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Lhok Lamtegoh diantaranya adalah membiarkan saja (lumping it), mengelak (Advoidance), negosiasi dan mediasi dan Akibat hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah akibat hukum para pihak, para pihak yang menyelesaikan sengketa harus patuh terhadap kesepakatan yang lahir dari penyelesaian sengketa, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat, yang diberikan oleh panglima laot. Diharapkan kepada berbagai pihak yang termasuk pihak panglima laot, akademisi, praktisi dan lembaga pemerintahan untuk melakukan pendokumentasian dan penelitian secara komperatif terhadap penyelesaian sengketa laot dan sosialisasi pengarsipan berita acara untuk administrasi panglima laot agar lebih teratur, tertib dan terdatanya setiap kasus-kasus yang terjadi di lhok Lamteungoh.