ABSTRAK LAINATUSSARA, PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN 2016 TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) WTO YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERKAIT DENGAN ROKOK PRODUK INDONESIA (Studi Kasus tentang Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok oleh Australia) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (viii, 60) pp., tbl., bibl., appdx. (Nurdin MH, S.H., M.Hum.) Kedaulatan suatu negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan dalam bidang perdagangan internasional dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam World Trade Organization (WTO), terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasi GATT/WTO. Apabila negara mengeluarkan aturan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO akan mengakibatkan negara tersebut digugat oleh negara lain. Seperti yang terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia. Indonesia menggugat Australia ke WTO atas aturan dan/atau kebijakan kemasan polos produk rokok (The Tobacco Plain Packaging Act 2011) yang diberlakukan oleh Australia. Kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelanggaran dari kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan oleh Australia terhadap TRIPs terkait dengan perlindungan terhadap merek dagang dan upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap kebijakan kemasan polos produk rokok oleh Australia. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang relevan dengan skripsi ini. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa kebijakan kemasan polos produk rokok Australia telah melanggar beberapa pasal yang diatur dalam ketentuan TRIPs, khususnya terhadap aspek merek dagang. Kebijakan yang diberlakukan oleh Australia tersebut akan berimplikasi luas pada perdagangan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya hukum berupa menggugat Pemerintah Australia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Disarankan WTO nantinya dapat mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan harapan Indonesia agar Pemerintah Australia segera mencabut kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan oleh Australia dan Pemerintah Indonesia diharapkan untuk tetap sabar menunggu keputusan dari Dispute Settlement Body (DSB) WTO sebelum memutuskan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya terhadap Australia.