ABSTRAK ZIANA MAHFUZZAH, PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Suatu Kajian Pada Pembuatan Video Parodi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,tabl.,bibl (Khairani, S.H.,M.Hum) Sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Karya sinematografi dapat berupa karya yang dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya seperti video klip dan film. Pada prakteknya banyak ditemukan pelanggaran terhadap karya sinematografi, seperti pada pembuatan video parodi dimana pembuatnya mengubah karya aslinya baik sebagian maupun secara keseluruhan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi berdasarkan UUHC, untuk menjelaskan apakah pembuatan video parodi terhadap suatu karya sinematografi di kualifikasikan ke dalam pelanggaran terhadap UUHC dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta sinematografi terhadap pihak lain yang membuat video parodi atas karya sinematografi ciptaannya serta memanfaatkannya secara komersil tanpa izin pencipta. Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research). Untuk memperoleh data penelitian maka cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karya cipta sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Meskipun tidak didaftarkan, perlindungan tersebut timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata seperti dalam bentuk video atau film , hal ini sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta. Pembuatan video parodi dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cip ta sinematografi apabila pencipta video parodi tersebut dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan hak-hak eksklusif pencipta terkait dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta yang di atur dalam Pasal 9 dan Pasal 5 UUHC. Apabila pihak lain memanfaatkan suatu karya sinematografi secara komersil tanpa seizin pencipta, UUHC menetapkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta ialah dengan menggunakan dua alternatif penyelasaian sengketa, yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah memperbaharui UUHC dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi berbasis internet saat ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta. Terkait dengan pelanggaran hak cipta sinematografi, disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta dan kepada pencipta juga disarankan untuk mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jendral HKI.