ABSTRAK MUHAMMADDAVID ADAM : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG KEIKUTSERTAAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv,62) pp, bibl, app. Prof., Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar””. Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat menggunakan hak dasarnya yaitu hak “memilih” dan “dipilih”. Namun dengan berlakunya Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada, hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan hak dasar warga negara berpotensi dirugikan. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dan menjelaskan analisis putusan terhadap putusan MK Nomor 100/PUU XII/2015 Tentang Keikutsertaan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya melihat benar telah terjadi potensi kerugiaan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 100/PUU-XII/2015 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Dimana, konsekuensi dari putusan MK ini memberikan jawaban terhadap kegusaran warga negara yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan. Melalui putusannya MK memberikan kesempatan yang sama kepada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan sampai pada pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mekanisme memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” dengan calon tunggal tersebut. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu hal ini DPR dan Pemerintah dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan supaya tetap memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945 sehingga sejalan dengan prinsip equality before the law, dan prinsip non diskriminatif, dan diharapkan pula kepada KPU sebagai pelaksana pemilukada dalam membuat peraturan pelaksana pemilukada dapat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. 2016