ABSTRAK DARWIN SYAHPUTRA ASPEK HUKUM PENETAPAN QANUN 2016 ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2013 – 2033 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 76)., pp., bibl.) (Kurniawan, S.H., LL.M) Pasal 189 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum ditetapkan menjadi Paraturan Daerah terlebihdulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Kenyataanya Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 telah ditetapkan sebelum di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033 dalam proses penetapanya sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau belum, untuk menjelaskan konsekuensi hukum ditetapkanya Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 yang mendahului Evaluasi Menteri Dalam Negeri. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari berbagai macam peraturan perundang - undangan, literatur- literatur baik referensi umum seperti buku -buku, dan hasil risalah rapat. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian ditemukan proses penetapan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ditetapkan setelah di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 189 jo Pasal 185 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas penetapan Qanun ini adalah dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 189 jo Pasal 185 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Disarankan kepada Gubernur dan DPR Aceh sebagai penyelenggara Pemerintahan di Aceh dalam membuat Qanun agar mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Disarankan juga supaya Pemerintah Aceh dalam menetapkan Qanun yang akan di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri agar menetapkanya dua bulan seblum akhir tahun serta merevisinya sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.