ABSTRAK RIZKA BUNAIYA, 2016 DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 85), pp, tabl, bibl, app (Dr. Effendi Hasan, MA) Bupati Aceh Barat Daya dalam melakukan mutasi pejabat pemerintah di Kantor Bupati masih belum menjalankan beberapa konsep Good Governace, karena dalam proses mutasi keputusan akhir tetap menggunakan hak prerogratif Bupati dalam menentukan pejabat-pejabat yang akan dimutasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak mutasi pejabat dan kendala Bupati terhadap upaya pelaksanaan konsep Good Governace di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari kantor Bupati Aceh Barat Daya. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak mutasi terdiri dari dua indikator, yaitu positif dan negatif. Dampak positif diantaranya: Menciptakan semangat kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mengurangi rasa bosan terhadap pejabat yang dimutasi, memenuhi penempatan pejabat sesuai dengan jabatan dan kepangkatannya dan tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Dampak negatif diantaranya: menurunnya tingkat efektifitas kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mutasi dianggap sebagai hukuman dan buruknya citra birokrasi. Selain itu kendala bagi Bupati dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu: Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mengurus kepentingannya, besarnya kewenangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, kurangnya tingkat responsivitas pejabat terhadap kepentingan masyarakat dan kurang optimalnya pejabat dalam bekerja. Kata Kunci : Good Governance dan Reformasi Birokrasi.