ABSTRAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp.,tabl.,bibl. SAFRINA, S.H., M.H., M.EPM. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal (UUPM) menegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan dengan masyarakat kawasan kerja lingkungan perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan perusahaan yang menjalankan usaha sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak terkait menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh. Untuk memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dan berdasarkan fakta yang terjadi. Untuk mendukung penelitian empiris tersebut juga dilakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai acuan yang bersifat teoritis ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Aceh telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya namun masih kurang maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan karena kurangnya pemahaman CSR dari karyawan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, kurangnya kepedulian masyarakat penerima manfaat CSR dan kurangnya koordinasi antara pihak PT PLN (Persero) Wilayah Aceh dengan masyarakat desa binaan. Upaya PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, meningkatkan pembinaan kepada masyarakat penerima manfaat, membuat Standard Operating Procedur (SOP) terkait CSR, serta meningkatkan meningkatkan kinerja perusahaan. Disarankan kepada perusahaan untuk meningkatkan lagi tanggung jawab sosial dan tetap mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan sehingga keberlangsungan hidup perusahaaan akan tetap terjamin, serta kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk mengawasi setiap perusahaan agar dalam kegiatan usahanya menciptakan iklim bisnis yang sehat sehingga membawa manfaat bagi khalayak ramai.