ABSTRAK MUHAMMAD ARIF YANDI, 2016 PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55), pp, bibl M. IQBAL, S.H., M.H. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanPasal 29 yang berbunyi “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dengan adanya peranan penyidik pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sehingga illegal logging tidak terjadi kembali. Namun pada kenyataannya kinerja PPNS dinas kehutanan belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penanggulangan tindak pidana illegal loggingdan hambatan PPNS dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan artikel serta tulisan ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan yang dilakukan PPNS selama ini berupa menjalin hubungan baik dengan penyidik kepolisian, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan bersama penyidik kepolisian kepada masyarakat, pengawasan bersama polisi hutan dan menerima laporan masyarakat. PPNS juga mengalami hambatan selama ini, seperti terbatasnya Jumlah PPNSdinas kehutanan Kabupaten Bireuen, rendahnya kesadaran hukum masyarakat disekitar kawasan hutan, keterbatasan dana operasional penyidikan dan pencegahan illegal logging, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya pengawasan secara intensif oleh Polres Bireuen terhadap PPNS dan lemahnya pengawasan hutan dan koordinasi antara aparat penegak hukum Disarankan kepada dinas kehutanan Kabupaten Bireuen untuk menambah PPNS guna meningkatkan pengawasan dan pencegahan serta penanggulangan kejahatan illegal loggingdandisarankan kepada Polres Kabupaten Bireuen untuk menjalankan Peraturan Kapolri No 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, sehingga dengan adanya pengawasan dapat meningkatkan kinerja PPNS.