//
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PATAI ACEH (STUDI PENELITIAN DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI ACEH) |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | Zahratun Nafis - Personal Name |
---|---|
Subject | POLITICAL PARTIES WOMEN-POLITICAL ORGANOZATION |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak/Catatan Partai Aceh yang mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak mempunyai keterwakilan perempuan yang berasal dari Partai Aceh. Jumlah keseluruhan anggota perempuan di Partai Aceh memenuhi kuota 30 %. Oleh karena itu diyakini banyak hal yang dapat menjadi alasan terhadap tidak adanya keterwakilan perempuan dari Partai Aceh. Sehingga diperlukannya suatu kajian untuk melihat bagaimana peran perempuan dalam partai politik lokal, khususnya Partai Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pengurus perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh telah memenuhi kuota, menganalisis kewenangan perempuan dalam Partai Aceh dilihat dari jabatan dan fungsi di dalam partai dan untuk menelaah kontribusi perempuan Partai Aceh dalam pengambilan keputusan politik dalam internal Partai Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh tidak memenuhi kuota 30% sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, perempuan di dalam Partai Aceh diberikan kewenangan mutlak dalam hal peningkatan kapasitas perempuan yang ada di Aceh, tanpa ada diskriminasi mengenai keterlibatan perempuan dalam partai politik. Serta perempuan ikut serta dalam rapat internal pengurus dan perempuan diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, hasil keputusan terakhir tetap berdasarkan musyawarah dan voting. Saran yang dapat dikemukakan yaitu upaya partai politik memperhatikan perempuan yang ada di dalam partai politik untuk pemenuhan kepengurusan di dalam partai dan memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kualitasnya. Perempuan harus meningkatkan kepercayaan dirinya dan memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Partai politik yang ada di Aceh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia, pengalaman organisasi, dan wawasan anggota perempuan di dalam partai. Kata kunci: Keterwakilan, Partai Aceh | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN DANA KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBA (STUDI KASUS LIMA PARTAI POLITIK DOMINAN DI PARLEMEN ACEH) (Mufazzal, 2017) |
|
Kembali ke sebelumnya |