ABSTRAK CUT NURUL HUSNA 2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR 193/Pdt.G/2012/MS-Jth TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51)pp, bibl, app Muzakkir Abubakar,S.H., S.U., Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan dalam Pasal 93 ayat (2) KHI disebutkan “pertanggung jawaban utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dib ebankan kepada harta bersama”. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, yang termasuk harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud meliputi semua aktiva dan passiva yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan, termasuk modal, bunga dan juga hutang. Harta bersama dalam perkawinan antara kedua belah pihak dibagi masing-masing setengah (1/2) bagian, namun mengenai hutang-hutang selama perkawinan tidak dijadikan sebagai hutang bersama, tetapi hutang tersebut dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu pihak tergugat sebagaimana terjadi dalam putusan Nomor 193/Pdt.G/2012/MS -Jth tentang pembagian harta bersama. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam putusan nomor 193/Pdt.G/2012/MS-Jth tentang pembagian harta bersama,pelaksanaan putusan yang tepat untuk gugatan harta bersama , dan hambatan yang dihadapi Mahkamah Syar’iyah dalam pelaksanaan putusan tentang harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dan merupakan penelitian studi kasus terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 193/Pdt.G/2012/Ms-Jth tentang Pembagian Harta Bersama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Syar’iyah serta wawancara dengan hakim dan panitera untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 193/PdT.G/2012/MS-Jthadalah harta bersama yang berada dalam kekuasaan tergugat, maka tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua (1/2) hak bagian penggugat dan harta bersama tersebut dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang atau dibagi hasil penjualan/lelang dan mengenai hutang-hutang yang seharusnya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak ada persetujuan pihak lain. Pelaksanaan putusan tentang pembagian harta bersama terhadap perkara nomor 193/Pdt.G/2012/MS-Jth adalah eksekusi yang dilaksanakan dengan cara pengosongan lahan atau pembongkaran suatu bangunan. Hambatan yang dihadapi Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan putusan adalah: pelaksanaan eksekusi terhalang karena objek perkara telah berpindah ta ngan kepada pihak lain, bahkan telah diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga di atas tanah objek perkara. Disarankansebaiknya hakim menjadikan hutang-hutang selama perkawinan menjadi hutang bersama karena hutang-hutang tersebut merupakan hutang yang tujuannya untuk kepentingan keluarga dan seharusnya penanggung jawabannya dibebankan bersama.Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan kembali terhadap pengabulan putusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.