Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menentukan bahwa DPRK melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota, termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh penerbitan izin mendirikan bangunan yang berpotensi merugikan masyarakat dan juga melanggar rencana tata ruang wilayah dan DPRK belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengawasan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi DPRK dalam pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan, faktor penyebab DPRK Banda Aceh belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil menunjukkan bahwa penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan belum sesuai dengan peruntukannya akibat pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan oleh DPRK belum berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi DPRK dalam pelaksanaan pengawasan antara lain belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif khususnya di bidang Izin Mendirikan Bangunan, penilaian yang masih bersifat subjektif, dan pengawasan DPRK dianggap berlebihan. Hal ini disebabkan kurangnya harmonisasi antara qanun dengan kebijakan pemerintah, kurangnya kemampuan anggota dalam hal identifikasi menyerap aspirasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan. Adanya berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK tersebut berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRK dan sekaligus berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan upaya peningkatan pendapatan daerah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah dengan mengupayakan peningkatan dalam prosesnya pembentukan kebijakan yang harus partisipatif, peningkatan sumber daya lembaga yang mengkoordinasikannya dalam hal ini adalah alat kelengkapan dewan, dan penyesuaian substansinya dengan kondisi masyarakat. Disarankan kepada DPRK Kota Banda Aceh agar lebih pro aktif dan reaktif dalam pengawasan di bidang perizinan guna mewujudkan fungsi DPRK di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Banda Aceh mengingat posisi DPRK sebagai mitra kerja pemerintah. Disarankan kepada pihak eksekutif agar dalam penerbitan izin termasuk dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian.