Untuk membantu merencanakan sarana dan prasarana transportasi perkotaan yang memadai dan berkesinambungan diperlukan sistem manajemen transportasi yang baik. Salah satu kebijakan manajemen itu adalah dengan distribusi lalu lintas pada suatu jaringan jalan dan persimpangan. Salah satu persimpangan di Kota Banda Aceh yang memiliki konflik adalah persimpangan Jalan W.R Supratman dan Jalan T. Panglima Polem. Pada persimpangan ini terdapat perparkiran disekitaran simpang sehingga membuat pemakai jalan yg melewati persimpangan tersebut merasa terganggu. Persimpangan Jalan W.R Supratman dan Jalan T. Panglima Polem Kota Banda Aceh merupakan simpang tipe T tak bersinyal yang memiliki 3 lengan. Jalan W.R Supratman adalah jalan Kolektor Sekunder dengan panjang jalan 400 meter dan lebar 14 meter. Jalan ini mempunyai 2 lajur efektif dan 1 arah dengan lebar masing-masing lajur 3,5 meter. Jalan T. Panglima Polem adalah jalan Arteri Sekunder yang memiliki panjang jalan 600 meter terdiri dari 2 jalur dan 2 arah dengan median sebagai pemisah jalan (6/2D). Jalan ini memiliki 2 lajur efektif tiap jalurnya. Lebar lajur efektif adalah 3,5 meter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang tiga tak bersinyal. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data volume lalu-lintas. Pengambilan data pengamatan dilakukan tiga hari selama 3 (tiga) waktu yaitu pada jam puncak pagi, siang dan sore. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa puncak arus tertinggi diantara tiga hari pengamatan pada persimpangan Jalan W.R Supratman dan Jalan T. Panglima Polem adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sebesar 4668 smp/jam. Untuk mendapatkan nilai derajat kejenuhan (DS) digunakan metode MKJI sedangkan untuk mendapatkan tingkat pelayanan simpang digunakan metode HCM. Hasil perhitungan didapatkan nilai derajat kejenenuhan (DS) sebesar 0,80. Salah satu pergerakan belok kanan/Right Turn (RT) jalan minor pada persimpangan ini dikategorikan dalam tingkat pelayanan D yang berarti arus mulai terganggu dengan nilai tundaan sebesar 27 det/kend. Solusi pada permasalahan pada persimpangan ini adalah menerapkan aturan sesuai Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyatakan bahwa peraturan untuk perparkiran pada sekitar simpang adalah 25 meter dari mulut simpang. Kata kunci : derajat kejenuhan, tingkat pelayanan, MKJI 1997, HCM 2000.