Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi eksistensi seorang ahli sangat diperlukan untuk memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan nya dipersidangan, dimana hak untuk mengajukan ahli ke persidangan merupakan hak yang melekat pada penuntut serta pada terdakwa maupun penasihat hukumnya, namun dalam praktek sering kali ahli yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, keberadaan nya dipersidangan tidak diterima oleh majelis hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dicantumkan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan sebab saksi ahli yang dihadirkan di persidangan tidak diterima oleh majelis hakim, hambatan penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa dalam menghadirkan saksi ahli, dan upaya agar saksi ahli yang dihadirkan di persidangan dapat diterima ; Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku dihubungkan dengan praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab saksi ahli yang dihadirkan tidak diterima oleh majelis hakim karena ahli tersebut tidak mampu memberikan pendapat terhadap pertanyaan majelis hakim, hal ini terjadi karena penuntut umum tidak teliti dalam memilih ahli. Hambatan penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa dalam menghadirkan saksi ahli ke persidangan yakni mengenai honorarium bagi ahli itu sendiri, karena untuk menghadirkan ahli ke persidangan yang mumpuni harus dengan biaya yang cukup besar dan upaya yang dilakukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa agar saksi ahli yang dihadirkan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh majelis hakim yakni dengan meneliti terlebih dahulu rekam jejak, pendidikan formal serta pengalaman nya setelah itu mengkonsultasikan mengenai permasalahan yang tengah diajukan ke persidangan. Disarankan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa agar teliti dalam memilih ahli yang akan diajukan ke persidangan, baik secara track record, pendidikan formal maupun pengalaman dalam bidang keahliannya.