//

BENDERA DAN LAMBANG ACEH IDENTITAS ACEH ATAU KEPENTINGAN POLITIK PARTAI ACEH (PA)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak
Pengarang MIRZA AKMAL - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MIRZA AKMAL, 2015 BENDERA DAN LAMBANG ACEH IDENTITAS ACEH ATAU KEPENTINGAN POLITIK PARTAI ACEH (PA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,61), pp., bibl., app. (Dr. Effendi Hasan, MA dan Cut Maya Aprita Sari, S.Sos,.M.Sos,Sc) Pernyataan MOU yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, point 1.1.5 menyebutkan bahwa Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne . Polemik terkait dengan bendera Aceh muncul setelah DPRA mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang mirip dengan bendera GAM sebagai bendera daerah. Bendera dan Lambang Aceh bertujuan untuk mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Namun pada kenyataannya, permasalahan bendera dan lambang Aceh belum juga tuntas. Dalam polemik ini, dua pihak yang terlibat langsung adalah PA dan pemerintah Pusat. Keterlibatan PA dalam masalah ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji apakah keinginan membentuk bendera dan lambang Aceh didasarkan pada identitas Aceh atau hanya kepen-tingan politik PA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi keinginan PA untuk mengesahkan bendera dan lambang Aceh serta untuk mengetahui perjuangan bendera dan lambang Aceh didasarkan pada kepentingan PA atau kepentingan identitas Aceh. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian. Hasil penelitian ini menerangkan tentang faktor yang menjadi keinginan PA untuk mengesahkan Qanun tentang bendera dan lambang ialah dikarenakan tuntutan MOU, keistimewaan, pemersatu, identitas rakyat Aceh dengan bendera dan lambang supaya terlihat keistimewaan Aceh dengan Provinsi lain, walaupun saat ini bendera dan lambang Aceh masih ada hambatan dari Pemerintah pusat untuk dikibarkan serta perjuangan Bendera dan Lambang mempunyai kepentingan sama besar antara PA dan Identitas Aceh, secara tidak langsung kepentingan PA akan memenuhi kepentingan Identitas Aceh, dimana kepentingan PA untuk mendapat kursi jabatan sedangkan kepentingan identitas Aceh masyarakat dapat disatukan dan damai. Kata kunci: Teori Identitas, Teori Elit.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

DINAMIKA POLITIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ACEH DALAM PROSES PENGESAHAN BENDERA BULAN BINTANG SEBAGAI IDENTITAS ACEH (TIARA RAMADHANI, 2015)

ETNONASIONALISME MANTAN ANGGOTA GAM DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PERIODE 2009 – 2014 DALAM PERUMUSAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH (Kharinda Rizky, 2018)

PRO DAN KONTRA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG PROVINSI ACEH (KAJIAN TERHADAP TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN) (Rudi Ramadhani, 2015)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, RNDAN LAMBANG NEGARA SERTA, LAGU KEBANGSAAN (SYAWAL HILMI, 2014)

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH JAYA PASCA MOU HELSINKI (Juni Sahputra, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy