KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDA ACEH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Kecamatan Baiturrahman Dan Kecamatan Kuta Alam) Oleh : Badrevi NIM : 0909200060110 Komisi Pembimbing 1. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA, Ph.D 2. Ir. Sugianto, M.Sc, Ph.D ABSTRAK Perubahan penggunaan lahan kota dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan terbangun mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi kota, seperti menurunnya luas dan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari hasil studi awal yang dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam Kota Banda Aceh melalui observasi diperoleh ketidakseimbangan antara ketersediaan luas RTH yang ada dengan dengan areal terbangun, luas area terbuka hijau sangat kecil dibandingan dengan standar RTH yang telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan pemukiman baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menidentifikasi luas, kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH menggunakan SIG. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggunakan data primer dengan mengamati secara langsung kondisi RTH melalui ditransformasikan dalam bentuk gambar (peta), laporan foto dan tabulasi data. Hasil analisis menggunakan Software SIG (Arc-GIS version 9.3) kondisi RTH Kecamatan Baiturrahman sebesai 760.677 m 2 dibandingkan dengan luas kecamatan sebesar 4.539.000 m 2 atau luas RTH eksisting sebesar 16 % dari luas kecamatan, sedangkan Kecamatan Kuta Alam dengan luas 10.047.000 m 2 mempunyai luas RTH 815.779 m 2 dan kondisi eksisting RTH di Kecamatan ini hanya 8 % yang tersedia, sehingga kedua kecamatan ini perlu penambahan kembali luasan RTH hingga mencapai 30 % baik publik (20 %) dan privat (10 %) sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007. Peranan pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan RTH dilaksanakan dengan empat konsep yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan. Selain itu pembangunan RTH juga harus dirumuskan bersama stakeholders terkait seperti pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta DPRK yaitu payung hukum, mekanisme perijinan, serta penegakan hukum. Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan Lahan, Penataan Ruang, SIG