Pasca penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki pada 15 Agustus di Helsinki, Finlandia, Aceh mendapatkan keistimewaan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat memiliki simbol wilayah berupa (Lambang, Bendera dan Himme) Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Aceh memutuskan untuk menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh karena dianggap mencerminkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Namun, penetapan tersebut menuai protes keras oleh Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan bendera Bulan Bintang dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan mengakibatkan Pemerintah Pusat menunda pengesahan bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang keinginan pemerintah Aceh dalam menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Pemerintah Pusat menunda pengesahan Bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini menjelaskan ada empat hal yang melatarbelakangi keinginan pemerintah Aceh dalam menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh yaitu berdasarkan sejarah pejuangan GAM, hasil persetujuan pemerintah Aceh dan DPRA, keinginan masyarakat Aceh dan kepentingan elit politik. Kemudian penyebab pemerintah Pusat menunda pengesahan bendera Bulan Bintang karena bendera Aceh dianggap tidak boleh sama persis dengan bendera GAM dan bendera Bulan Bintang dianggap sebagai pemicu konflik. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh dapat memberikan dampak positif bagi Aceh untuk kedepannya. Kata Kunci : Bendera Bulan Bintang, GAM, Penundaan Pengesahan