FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGRUHI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Oleh : Marzalita Nim: 110920070050 Pembimbing : 1. Dr. Nadirsyah, SE, M.Si, Ak. CA 2. Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), perubahan pendapatan asli daerah (PAD), dan perubahan dana bagi hasil (DBH) terhadap perubahan belanja barang dan jasa (BBJ) pada pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia tahun anggaran 2012. Populasi penelitian ini berjumlah 490 kabupaten/kota di Indonesia dengan sampel berjumlah 84 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan metode judgement sampling (pemilihan berdasarkan pertimbangan), yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada tersedianya data peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun 2012 dan dapat diakses pada situs resmi pemerintah daerah dan situs badan pemeriksa keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukan, secara simultan, variabel perubahan SiLPA, perubahan PAD, dan perubahan DBH berpengaruh signifikan terhadap perubahan BBJ pada pemerintah daerah di Indonesia. Secara parsial, hanya perubahan SiLPA yang berpengaruh signikan terhadap perubahan BBJ, sedangkan perubahan PAD dan perubahan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan BBJ pada pemerintah daerah di Indonesia tahun anggaran 2012. Pada penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan data time series agar dapat melihat kecenderungan perubahan anggaran dan memperluas variabel independen lain yang tercantum dalam P-APBD yang dianggap dapat berpengaruh terhadap perubahan belanja barang dan jasa. Kata kunci: Perubahan belanja barang dan jasa, perubahan SiLPA, perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil.