ABSTRAK MIRZA SAPUTRA, WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN 2015 PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 58)pp.,bibl. MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengatur, artinya para pihak bebas menentukan perjanjiannya. Hal ini juga berlaku pada perjanjian pinjaman meminjam modal usaha antara pihak Baitul Mal dengan pihak peminjam. Walaupun perjanjian pinjam meminjam ini telah disepakati antara para pihak, tetapi sering terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam pelaksanaannya. Pihak peminjam tidak mengembalikan atau membayar uang angsuran pinjaman modal usaha sesuaiwaktu yang telah disepakati setiap bulannya dan tidak mengikuti kajian islami yang diadakan oleh pihak Baitul Mal yang sebelumnya juga disepakati dalam perjanjian tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam modal usaha, dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi oleh para pihak. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang–undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahuibahwa proses terjadinya perjanjian pinjaman modal usaha ini dimulai dengan adanya kesepakatan antara pihak Baitul Mal dengan pihak peminjam. Faktor-faktor penyebab wanprestasi antara pihak Baitul Mal dengan pihak peminjam adalah karena mengalami kerugian dalam perdagangan, meninggalnya pihak peminjam, pihak peminjam pindah rumah dan bencana alam (Force Majure) sehingga dengan adanya penyabab tersebut mengakibatkan pihak peminjam wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal usahaini. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal terhadap peminjam yang wanprestasi antara lain dengan cara menempuh jalur musyawarah dengan pihak peminjam, Disarankan kepada pihak Baitul Mal agar lebih teliti pada saat melihat karakter peminjam sebelum memberikan dana modal usaha tersebut agar terhindar dari kerugian atau hal-hal lain yang tidak diinginkan dan disarankan kepada pihak peminjam agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan merugikan pihak lain.