ABSTRAK GANDA FERNANDA, PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG 2015 BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN MELALUI DIVERSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp; tabl; bibl. RIZANIZARLI, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi. Namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan anak belum efektif dilaksanakan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan anak Bapas klas II Banda Aceh, hambatan pembimbing kemasyarakatan anak dalam pelaksanaan pengawasan selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi, dan upaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai bentuk penyesalan tindak pidana oleh anak. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang–undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan anak Bapas klas II Banda Aceh tidak efektif dilaksanakan dikarenakan petugas pembimbing kemasyarakatan anak yang sedikit, program yang diberikan oleh Bapas belum maksimal, Sumber Daya Manusia petugas pembimbing kemasyarakatan anak belum maksimal. Hambatan pembimbing kemasyarakatan anak dalam pelaksanaan pengawasan selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi adalah kurangnya biaya atau anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan melakukan konseling oleh pembimbing kemasyarakatan anak, banyak klien anak yang jarang melakukan wajib lapor, klien anak kurang berminat mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas, kerjasama antara Bapas dengan pihak dinas sosial dan balai latihan kerja tidak dilaksanakan secara rutin. Upaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana oleh anak adalah mediasi korban dan pelaku dalam penerapan keadilan restoratif, musyawarah keluarga dan masyarakat, menambah dan meningkatkan kualitas SDM pembimbing kemasyarakatan anak, dukungan orang tua atau wali dan keluarga. Disarankan kepada Bapas klas II Banda Aceh agar menambah dan meningkatkan kualitas SDM pembimbing kemasyarakatan anak, fasilitas dan anggaran perlu ditambah dan ditingkatkan, perlu kerjasama rutin dengan dinas sosial dan balai latihan kerja, dan juga harus ada dukungan dari pihak keluarga.