ABSTRAK MUSLIADI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2015 NOMOR :46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH (iv, 52), pp., bibl., app. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ZULKIFLI ARIF, S.H Pasal 2 ayat (2) Undang¬-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Dalam hal ini pernikahan siri tidak di akui oleh Negara karena pernikahan tersebut tidak dicatat atau tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan akibat hukumnya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya,setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 anak yang lahir dari nikah siri telah diakui oleh Negara dan berhak menuntut nafkah serta harta warisan dari ayahnya. karean Mahkamah Konstitusi menganggap pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan mencatat pernikahan hanya syarat Adminitrasi saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami dasar pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan dan status anak yang lahir diluar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (liberary research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksus memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terhadap anak yang lahir diluar nikah. Anak tersebut tidak hanya lagi memiliki hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya serta keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat-alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, seperti pernikahan siri yang sudah sah menurut Agama Islam.Namun pernikahan tersebut tidak tercatat atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara serta tidak berhak menuntut nafkah dan harta warisan dari ayahnya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak tersebut mendapat kedudukan yang sama seperti anak lainnya yang pernikahan orang tuanya sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang. Dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dalam uji materii Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disarankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan putusan tersebut kepada pemohon yang pernikahannya sudah sah menurut agama islam dan jangan sampai terjadi penyelewengan hukum untuk yang menikah sesuai rukun agama dan kepada pemerintah dalam membuat Undang-Udang harus ada singkronisasi agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari dalam seperti masalah perkawinan.