ABSTRAK CUT RAISHA YANNAZ, PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN EXCAVATOR OT PADA DINAS BINA MARGA ACEH 2015 (Penelitian Pada 3 Perusahaan yang Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Di Dinas Bina Marga Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp, bibl, app. CUT ERA FITRIYENI, S.H., M.Kn. Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya. Pada perjanjian sewa menyewa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa peralatan Excavator OT terjadi permasalahan yang timbul seperti telatnya pengembalian Peralatan Excavator OT, dan telatnya pembayaran uang sewa dan rusaknya alat pada masa penyewaan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa peralatan Excavator OT, akibat hukum yang timbul dari wanprestasi perjanjian sewa menyewa peralatan, dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa peralatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder didapatkan dengan cara membaca peraturan perundang–undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa tidak terjadinya pembayaran uang sewa, dan telatnya pengembalian peralatan. Akibat yang timbul dari wanprestasi tersebut ialah kewajiban bagi penyewa membayar ganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan. Upaya yang ditempuh secara musyawarah karena musyawarah dipandang lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Disarankan kepada penyewa untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan isi perjanjian agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Pihak kedua harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi wanprestasi dalam kontrak sewa menyewa alat berat, dan apabila terjadi sengketa di anjurkan menyelesaikannya dengan musyawarah karena dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah lebih baik daripada penyelesaian masalah melalui pengadilan.