REZA FAHLEVI 2015 ABSTRACT THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT (The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh) The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices. (Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.) Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticisms from lots of sides who opposed to their policy, particularly in Banda Aceh. The Sharia Law was presumed as the violation of Human Rights. However, on the other sides, there were some people who really support the Government policy. The affirmative believed that the implementation of Sharia Law was the obligation of every Muslim. Therefore, they assumed that it did not violate the Human Rights because Islam itself had their own concept to understand the values of it. The aim of the study is to observe some points that become controversy in the practice of Sharia Law in Banda Aceh. By understanding the root of the problems, it is expected that some ideas will emerge and they could be utilized by the Government or policy makers to resolve the problems. The data collection process was conducted through library research to get the secondary data by finding the facts from books, Act, and other reliable reading sources. Besides that, the study also contained field research by interviewing the informants to obtain the primary data. The research result indicates some controversial points toward the practice of Sharia Law in Banda Aceh against Human Rights enforcement. The Government has organized the socialization related to the issue but nevertheless, it was still considered insufficient. On the other hand, the negative side has asked the Government of Aceh to suspend the implementation of Sharia Law because it has not upheld the values of Human Rights. The Government was suggested to handle every emerging problem by responding to all of the constructive criticisms. The number of Sharia Law socialization needs to be increased. In addition, the Laws that are still considered weak, has to be reinforced. The communications among related institutions are also needed in order to support the resurrection of perfect Sharia Law. Keywords: Law, Islamic Sharia, Human Rights, Controversy. REZA FAHLEVI 2015 ABSTRAK KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 85), pp., bibl., app. (Dr. Effendi Hasan, MA dan Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c) Pemerintah Aceh sejak tahun 2002 telah memberlakukan Qanun Syariat Islam. Namun, beberapa tahun kemudian pemerintah mulai mendapat kecaman dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Qanun tersebut dinilai telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Pada sisi lain, sebagian masyarakat sangat mendukung pelaksanaan Qanun Syariat Islam. Mereka yakin bahwa Syariat Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam dan Qanun Syariat Islam tidak melanggar HAM, karena Islam mempunyai konsep tersendiri dalam memahami nilai-nilai HAM. Penelitian ini bertujuan untuk melihat poin-poin yang menjadi kontroversi dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dengan mengetahui akar masalah yang terjadi, maka akan melahirkan ide bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) sebagai data sekunder yaitu melalui bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya. Selain itu, penelitian juga dilakukan di lapangan (field research) dengan cara mewawancarai para informan untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan poin-poin yang menjadi kontoversi dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam penegakan HAM. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait dengan qanun tersebut, namun dianggap masih kurang maksimal. Di samping itu, kalangan yang menolak pelaksanaan qanun tersebut meminta penangguhan penerapan qanun, karena qanun yang ada saat ini belum menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pemerintah Aceh disarankan dapat menangani persoalan yang ada dengan merespon setiap kritikan yang membangun. Sosialisasi Qanun Syariat Islam perlu ditingkatkan di samping memperkuat qanun-qanun yang masih lemah. Komunikasi antar lembaga juga dibutuhkan untuk mendukung lahirnya Qanun Syariat Islam yang sempurna. Kata kunci: Qanun, Syariat Islam, HAM, Kontroversi