ABSTRAK NURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53), pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Sophia Listriani, S.H., LLM International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memperhatikan apakah suatu negara telah secara formal mengadopsi secara khusus dokumen tersebut, hak-hak yang termaktub dalam dokumen tersebut telah mencapai status sebagai hukum kebiasaan Internasional (customary international law). Di dalam ICESR tepatnya dalam Pasal 7 sampai 10 mengatur mengenai hak-hak pekerja secara umum, yaitu mengatur tentang perlindungan hak atas pekerjaan, pengupahan, kebebasan berserikat, liburan, pembatasan jam kerja yang layak serta perlindungan sosial lainnya. Hak-hak pekerja ini seharusnya dilindungi oleh Indonesia tetapi negara belum mampu menjamin perlindungan hak-hak pekerja ini scera efektif seperti pada kasus Home Industri Kuali, Tangerang, Banten. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hak-hak ICESR dalam pemenuhan hak-hak pekerja dalam kasus Home Industri kuali, Tangerang, Banten serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis mormatif yang menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari instrument hukum internasional dan kemudian disusun dalam suatu karya ilmiah dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Pengolahan data dan analisis data yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat secara maksimal melindungi hak-hak pekerja walaupun sudah ada aturan mengenai ketenagakerjaan tapi pada prakteknya aturan tersebut masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak faktor, antara lain kurangnya pengawasan ketenagakerjaan, masalah ekonomi dan minimnya pendidikan. Tetapi dalam hal ini Indonesia telah melakukan upaya pemenuhan hak dengan mengadili kasus pelanggaran hak pekerja ini menggunakan hukum nasional Indonesia. Disarankan agar Indonesia dalam mengadili memperhatikan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku di samping itu mengadakan pengawasan maksimal dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak-hak pekerja lainnya.