RINGKASAN Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiahkuala yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung dari 1 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 pada kantor Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Pajak Rokok yang semula merupakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak provinsi (Pajak Daerah Tingkat I). Pengenaan Pajak Rokok tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk megenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Rokok yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Rokok di daerah provinsi yang bersangkutan. Sejauh ini sistem penerimaan dan pelaporan Pajak Rokok pada kantor Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 yang berlaku dimana pajak rokok dipungut oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.