ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, syariat Islam hanya berlaku untuk satu pihak saja yaitu hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi tidak tersentuh untuk pengambil kebijakan. Hal ini menjadi masalah sendiri untuk Aceh dalam upaya melaksanakan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan dan strategi Dinas Syariat Islam dalam penerapan syariat Islam, kendala dan upaya Dinas Syariat Islam dalam mempercepat pelaksanaan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian dokumentasi atau kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dan strategi Dinas Syariat Islam ada 3 bentuk yaitu regulator, fasilitator dan koordinator. Strategi yang digunakan Dinas Syariat Islam diantaranya memberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam ada 2 yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dan kurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupa intervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendala akan tetapi ada juga beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syariat Islam serta elemen masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam. Solusi tersebut adalah menyusun grand desain dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Penulis mengharapkan agar Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syariat Islam dan DPRA agar lebih serius menyikapi permasalahan pelaksanaan syariat Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya kesejahteraan rakyat khususnya di provinsi Aceh. Kata Kunci : Dinas Syariat Islam, Pemerintah Aceh, syariat Islam. xi ABSTRACT Aceh Province is one of the provinces which apply Islamic law, in the context of the law has been in place since 1999, when the government of the Republic of Indonesia passed Law No. 44 of 1999 on the privilege of Aceh. This law was revised again after the MoU into Law No.11 of 2006 on the government of Aceh (UUPA). One of the central government authority granted in the UUPA is the application of Islamic law. However, in practice, Islamic law applies only to one party is only for ordinary people but not touched for policy makers. This becomes a problem itself in the province in an effort to implement Islamic law. The purpose of this study is to explain the policy and strategy of the Department of Islamic Law in the application of Islamic law, and the constraints of Islamic Law Department efforts in accelerating the implementation of Islamic law. The method used is the method descriptive. Descriptive method is in the form of words written or spoken by observation, interviews, and relevant documentation. Data collection techniques used are documentation or library research and field research. The research literature to obtain secondary data based on the books and related reading while field studies to obtain primary data through interviews. The results showed that the policies and strategies of the Department of Islamic Sharia there are 3 forms of regulator, facilitator and coordinator. The strategy used Islamic Sharia Agency including providing socialization, training and provide an appeal. Constraints faced by the Department of Islamic Law No 2 of the external and of the internal constraints. The government's lack of internal constraints such as lack of awareness of Aceh and Aceh. While the external constraints in the form of intervention from outside Aceh and heresy. Although there are many obstacles but there are also some attempts to offer Islamic Sharia Agency and the elements of the community who care about the Islamic Sharia. The solution is to develop a grand design and conduct persuasive approaches. The author expects that the Government of Aceh, especially the Department of Islamic Sharia and parliaments to be more serious about addressing problems of implementation of Islamic law that promote human values in order to create well -being of people, especially in the province. Keywords: Islamic Law Department, Government of Aceh, Islamic law.