//
HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ACEH (STUDI PENELITIAN PADA GERAK ACEH DAN MATA) |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | ALMUFARID - Personal Name |
---|---|
Subject | CORRUPTION IN GOVERNMENT GOVERMENT |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik |
Tahun Terbit | 2015 |
Abstrak/Catatan Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa hubungan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA serta melihat implikasi yang dihasilkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh dari hubungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan pola hubungan yang baru antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA yang dipengaruhi oleh kondisi kasus yang menjadi objek laporan kedua lembaga ini. Ada faktor penghambat yang mempengaruhi tidak terbentuknya hubungan yang strategis diantaranya perbedaan paradigma antara Pemerintah dengan LSM anti korupsi, pola komunikasi masih kurang maksimal, serta adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Faktor yang mendukung diantaranya adanya ketetapan hukum, harmonisasi kinerja Pemerintah dengan LSM, serta transparansi publik. Implikasi dari hubungan ini pada terwujudnya prinsip good governance, yaitu Transparansi, Partisipasi masyarakat, dan Akuntabilitas. Disarankan kepada Pemerintah Aceh, GeRAK Aceh, dan MaTA untuk meningkatkan sinergisitas hubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta terbentuknya keseimbangan kontrol antara institusi yang ada. Kata Kunci : Good governance, hubungan/relasi, implikasi, Pemerintah Aceh, LSM, GeRAK Aceh, MaTA. | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan RELIGIUSITAS DAN INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH (INDRAYATI SRI M, 2018) |
|
Kembali ke sebelumnya |