CUT FEBRIYANTI, PELANGGARAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN 2014 KLAS IIA LHOKSEUMAWE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv, 61), pp., tabl, bibl. AINAL HADI, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pasal 8 yang menyebutkan “Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi : (a) hukuman disiplin tingkat ringan, (b) hukuman disiplin tingkat sedang, (c) hukuman disiplin tingkat berat”. Hukuman ini bersifat administrative, dan belum adanya Peraturan terbaru yang terkait dengan penambahan hukuman pidana terhadap narapidana yang melakukan pelarian apabila tertangkap kembali. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran di LAPAS KLas IIA Lhokseumawe, faktor yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban narapidana dan tindakan penanggulangan yang harus dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dalam kaitannya dengan pelarian dan kerusuhan narapidana sebagi bentuk gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Data dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Lapas Klas II A Lhokseumawe adalah pelarian narapidana atau tahanan dan kerusuhan. Hal ini termasuk dalam gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yaitu faktor internal dan eksternal. Tindakan penanggulangan yang dilakukan pihak Lapas Klas II A Lhokseumawe adalah pemberian sanksi disiplin, dilakukan upaya preventif maupun refresif, namun tetap membutuhkan pengadaan suatu upaya ketegasan dalam bentuk sanksi tambahan yang diberikan bagi narapidana yang melarikan diri, peningkatan jumlah petugas Lapas, peningkatan sarana dan prasrana di Lapas dan penanganan over kapasitas Lapas. Perlu adanya penambahan petugas Lapas serta sarana yang lebih baik di LAPAS Klas IIA Lhokseumawe. Dan perlunya perubahan infrastruktur gedung Lapas yang lebih besar serta penambahan fasilitas pengamanan di Lapas. Selain itu seharusnya ada kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran dan menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban termasuk yang melarikan diri dan tertangkap kembali. i