ELYANUR, 2014 ABSTRAK PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (SUATU PENELITIAN DI KANTOR BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp, tabl, bibl, app. (MUKHLIS. S.H, M.HUM) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi. Namun pada kenyataannya, di Aceh masih banyak ditemukan pemburuan-pemburuan terhadap satwa liar yang dilindungi, sebagian hasil buruan tersebut bahkan di expor hingga ke luar negeri yang mengakibatkan pelaksanaan penyidikan menjadi tidak maksimal. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati tidak maksimal, hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan tulisan ilmiah lainnya. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati tidak maksimal adalah sulitnya menangkap pelaku karena beberapa pelaku berasal dari pejabat pemerintahan, sulitnya mengumpulkan bukti serta area konservasi yang cukup luas. Hambatan yang dihadapi PPNS BKSDA Aceh adalah kurangnya personil karena tidak semua polisi hutan dapat melakukan tugas penyidikan, fasilitas yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai satwa yang dilindungi akibat keterbatasan biaya, akomodasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan kesadaran masyarakat akan hukum sangat minim. Upayanya adalah meningkatkan kapasitas dan kuantitas dari penyidik baik dari segi fisik maupun ilmu pengetahuan seputar satwa, memaksimalkan fasilitas yang telah diberikan serta menjalin hubungan kerjasama yang kokoh antar masyarakat. Disarankan kepada PPNS maupun para pihak di BKSDA agar dapat lebih terbuka dan lebih sering melakukan sosialisasi dan monitoring agar masyarakat lebih faham tentang satwa-satwa yang tidak seharusnya dijadikan perburuan dan perdagangan. Selain itu, diharapkan agar pemerintah mendukung secara penuh penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BKSDA baik dari segi dana maupun fasilitas untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara maksimal agar satwa-satwa yang langka dan terancam punah dapat dilindungi untuk generasi yang akan datang. i