Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya mengenai larangan perniagaan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan diancam dengan Pasal 40 ayat 2 dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun kenyataannya perniagaan satwa yang dilindungi jenis mamalia bayi kedih (Presbytis Thomasi) oleh masyarakat di kawasan Lamtamot Kabupaten Aceh Besar masih terjadi dan tidak diterapkan ketentuan sanksi pidana oleh BalaiKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tidak diterapkansanski pidana perniagaan satwa dilindungi, hambatan yang dihadapi BKSDA dalam perlindungan bayi kedih di kawasan Aceh Besar dan akibat dari tidak di terapkannya sanksi dan upaya pencegahan perniagaan bayi kedih (Presbytis Thomasi) di Aceh Besar.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyebab tidak diterapkannya ketentuan pidana memperniagakan mamalia bayi kedih di Aceh Besar adalah minimnya dana operasional, kurangnya petugas di lapangan dan faktor kemanusiaan. Hambatan yang dihadapi BKSDA dalam perlindungan bayi kedih di kawasan Aceh Besar yaitu belum optimalnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya informasi, kurangnya kesadaran masyarakat. Akibat tidak diterapkannya sanksi dan upaya pencegahan perniagaan bayi kedih di Aceh Besar adalah perburuan dan perniagaan satwa yang dilindungi semakin marak dilakukan dan populasi satwa yang dilindungi berkurang dan terancam punah keberadaannya, dan upaya pencegahannya melalui tindakan preventif dan represif. Disarankan kepada BKSDA dan aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan ketentuan pidana tentang KSDA serta melakukan sosialisasi danmemberikan penyuluhan hukum dan patroli rutin di kawasan Aceh Besar.