ABSTRAK SUGI PRATIWI, 2014 PELAKSANAAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) TAHUN 1973 TERHADAP PERIKANAN HIU DI INDONESIA (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii.88). pp., bibl., app. FIKRI, S.H., M.H. ENZUS TINIANUS, S.H. Permintaan akan produk ikan hiu, terutama siripnya, telah menjadikan ikan hiu sebagai target utama dalam penangkapan ikan. Kondisi ini membuat populasi ikan hiu menurun drastis hingga tinggal 15% di seluruh dunia. Penurunan populasi ikan hiu tersebut membuat International Union for Conservation of Nature (IUCN) menempatkan semua spesies ikan hiu dalam daftar merahnya, dan berdasarkan saran dari IUCN pula, pada pertemuan ke enam belas Conference of the Parties (COP) dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973 pada 3-14 Maret 2013 di Bangkok, Thailand, lima spesies ikan hiu dicantumkan dalam daftar Apendiks II dan III. CITES merupakan suatu konvensi yang mengatur perdagangan internasional dan sebagai media konservasi terhadap flora dan fauna yang terancam punah. Indonesia yang merupakan negara penangkap ikan hiu terbesar di dunia dan telah meratifikasi Konvensi CITES tahun 1973 dengan Keppres No. 43 Tahun 1978 tentu harus menjalankan aturan yang diatur oleh CITES tersebut. Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi salah satu pemenuh kebutuhan pasar ikan hiu dunia, dimana tangkapan ikan hiu yang ditangkap oleh nelayan Aceh termasuk ke dalam spesies ikan hiu yang dilindungi oleh Konvensi CITES tahun 1973 tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan CITES oleh Pemerintah Aceh terhadap perikanan hiu di Aceh, dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh terkait dengan pelaksanaan CITES terhadap perikanan hiu di Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional, buku-buku teks, makalah, jurnal, media massa dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa pelaksanaan CITES terhadap perikanan hiu di Aceh saat ini belum berjalan efektif. Pelaksanaan CITES di Aceh terkait dengan ikan hiu masih dalam tahapan pengembangan aturan mengenai rancangan pengelolaan perikanan hiu. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan CITES dapat dikelompokkan menjadi kendala yang berasal dari dalam (internal) yang meliputi banyaknya permintaan dan nilai ekonomis ikan hiu, kurangnya sosialisasi tentang CITES, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan hiu di lingkungan laut. Sedangkan kendala yang berasal dari luar (eksternal) mulai dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap ikan hiu, belum adanya kuota ikan hiu, dan terakhir adalah regulasi hukum yang masih lemah. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam menjalankan berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan CITES tersebut serta membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan terhadap spesies ikan hiu, agar populasi ikan hiu di alam tetap terjaga, dan dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.