| |
Muliani. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakAbstrak
muliani pengembalian kerugian negara dalam kasus
2014 tindak pidana korupsi
fakultas hukum unsyiah syiah kuala
(iv, 64) pp, bibl.
(rizanizarli, s.h.,m.h)
kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada pasal 38 ayat (5) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,, yaitu dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita, selanjutnya undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga menggunakan instrumen- instrumen internasional seperti united nations convention against
Baca Juga : PENOLAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (DIANDRA AYASHA SOESM, 2017) ,
Baca Juga : RELIGIUSITAS DAN INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH (INDRAYATI SRI M, 2018) , corruption (uncac) 2003 yang diratifikasi dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006. namun, hal ini belum terlaksana dengan maksimal. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan proses pengembaliana aset hasil tindak pidana korupsi dan hal-hal yang harus disiapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik. untuk memperoleh data, dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara memperlajari undang-undang, buku-buku, makalah, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul tulisan ini. dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan pengembalian hasil tindak pidana korupsi diawali dengan pelacakan aset baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. kemudian tahap pembekuan aset yang dilakukan agar aset tidak berpindah untuk kemudian dilaksanannya tahap perampasan aset. dalam tahap yang ketiga yaitu penyitaan aset yang merupakan kelanjutan dari tahap pembekuan dan perampasan aset sebelum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dapat dilakukan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban. perintah penyitaan ini dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana. agar pengembalian aset ini dapat berjalan dengan baik maka indonesia harus segera mengesahkan ruu perampasan aset, penggunaan upaya pengembalian aset secara ncb sebagai alternatif, menggunakan lembaga kepailitan sebagai alternative pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan pengefektifan rupbasan sebagai badan pengembalian aset. selain itu dalam pengembalian aset hendaknya melibatkan firma-firma hukum (law firm) dan lembaga-lembaga keuangan yang ahli di bidang akutansi. indonesia harus meningkatkan political will dengan meningkatkan hubungan baik dengan negara lain khususnya negara yang sering menjadi tujuan pelarian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PERLINDUNGAN ASET AHLI WARIS YANG DIDUGA MERUPAKAN HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS- TPK/2015/PN- BNA) (YURIS ANDIKA, 2020) ,PERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN NUMERIK PADA KONTROL OPTIMAL UNTUK PERMASALAHAN KORUPSI (Fahmi, 2019) , PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (R. BAYU FERDIAN, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |