| |
MUHAMMAD HUSAINI DANI. DISHAMORNISASI RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN APBA TAHUN 2018. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakMuhammad husaini dani
2019
abstrak
disharmonisasi relasi eksekutif dan
legislatif dalam penetapan apba tahun
2018
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas syiah kuala
(dr. effendi hasan, m.a)
fenomena keterlambatan penetapan apba di provinsi aceh telah terjadi
sejak tahun 2005 hingga tahun 2017, bahkan ditahun 2018 penetapan apba
berujung dead lock sehingga mengharuskan pihak eksekutif mengeluarkan
peraturan gubernur (pergub) dalam menetapkan apba. faktor dominan yang
mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan apba ini ialah kedua lembaga
saling mempertahankan ego sektoral sehingga menciptakan disharmonisasi relasi
antara eksekutif dan legislatif. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor
penyebab disharmonisasi relasi antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan
apba tahun 2018 dan mencari solusi agar relasi eksekutif dan legislatif dapat
berjalan dengan baik sehingga tidak berdampak pada keterlambatan penetapan
apba setiap tahunnya. untuk
Baca Juga : KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) DENGAN PERATURAN GUBERNUR (Rikki Dhikayama, 2019) ,
Baca Juga : KOMUNIKASI POLITIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA (STUDI PADA PERSETUJUAN DAN PENETAPAN QANUN) (Lian Kurniawan, 2016) , enganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan dan teori pendekatan behavior. adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab disharmonisasi relasi antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan apba tahun 2018 antara lain: konflik kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif, komunikasi politik yang tidak harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif, tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik. berdasarkan temuan tersebut ada beberapa tawaran solusi yang dapat menghilangkan disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif yaitu proses perencanaan yang lebih terbuka sehingga tidak stagnan pada pembahasan terhadap eksekutif dan legislatif, memaksimalkan e-planning dan ebudgeting, melepaskan kepentingan pribadi pada masing-masing sektoral antara eksekutif dan legislatif serta perlunya peran pihak ketiga. kata kunci: penetapan apba tahun 2018, relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. muhammad husaini dani 2019 abstract disharmonization of executive and legislative relations in 2018 apba determination faculty of social and political sciences syiah kuala university (dr. effendi hasan, m.a) the phenomenon of delays in determining apba in the aceh province has occurred since 2005 until 2017, even in 2018 the aceh regional development budget (apba) designation resulted in a dead lock so that the executive party issued a governor regulation (pergub) in setting apba. the dominant factor influencing the delay in determining the apba is that the two institutions mutually maintain sectoral egos, thereby creating a disharmony of relations between the executive and the legislature. this study aims to determine the factors causing disharmony relations between the executive and the legislature in the determine of the 2018 apba and find solutions so that the executive and legislative relations can run well therefore does not impact on the delay in determining apba each year. to analyze the problems in this study using the power relations theory and behavior approach theory. the research approach was carried out using descriptive qualitative methods. results of this study showed that the factors that created conflict between the executive and legislative institution regarding the determination of apba are such as: conflicts of interest between the executive and legislative parties, inconsistent political communication between the executive and legislative parties, and has no maturity in politics. based on these findings there are several solutions that can eliminate disharmony between the executive and the legislative: more open planning process so process there is no stagnation in the discussion of the executive and legislative, maximizing e-planning and e-budgeting, releasing personal interests in each sectoral between executives and the legislative and the need for the role of third parties. keywords: apba determination in 2018, relations between executive and legislative Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017) (Aulia Syafahri S, 2019) ,KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018 (Ikbal Hilaluddin Zr, 2019) , POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ) (Zulfikar, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |