| |
Cut Yulia Rizky. IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
Abstrak*
**
implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada
unit layanan pengadaan aceh
cut yulia rizky
eddy purnama
mujibussalim
abstrak
vi
*
**
***
peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan
perubahannya bahwa dalam pasal 17 ayat
tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok
kerja pada unit layanan pengadaan aceh sudah sesuai dengan perpres no 54 tahun 2010
berserta perubahannya, untuk mengetahui konsekuensi yuridis jika penempatan kelompok
kerja dalam struktur dan kedudukan unit layanan pengadaan aceh belum sesuai
sebagaimana yang diamanahkan oleh perpres no 54 tahun 2010 berserta perubahannya
metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif
hasil penelitian menunjukan struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit
layanan pengadaan pemerintah aceh belum sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010
berserta perubahannya dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang
Baca Juga : PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (NURINA, 2016) ,
Baca Juga : THE IMPLEMENTATION OF STATE RESPONSIBILITY PRINCIPLE IN INDONESIA CONCERNING PLASTIC WASTE IN PACIFIC OCEAN (ZULKHANADYA, 2020) , aratur sipil negara dalam pasal 75 menyebutkan penilaian kinerja pns bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pns yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. pegawai pokja adalah aparatur sipil negara satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai student *** chairman of supervising committee chairman of supervising committee apabila terjadi pelanggaran, kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, oknum pokja ulp dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana dalam peraturan gubernur aceh nomor 4 tahun 2015 pasal 12 huruf disarankan perlunya revisi terhadap peraturan gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa di pemerintah aceh, revisi ini bermaksud untuk mengubah pokja ulp aceh menjadi sepenuhnya berada dibawah unit layanan pengadaan kata kunci : implementasi struktur , kelompok kerja , unit layanan pengadaan implementation of the structure and position of working group at aceh procurement’s unit cut yuliarizky eddy purnama mujibussalim abstract * *** *** presidential regulation number 54, 2010 on the concerning procurement of government goods and services and amendments that in article 17 this research aims to know the implementation of structure and the position of working group at the unit of aceh procurements whether has been in according with the presidential regulation number 54, 2010 together its changes, to know the juridical consequences if the imposition of the working group in the structure and the aceh’s service procurement has not been in accordance with the presidential regulation number 54, 2010 together its changes. this is juridical normative legal research. this research applies secondary as legal material while primary and tertiary data as additional material. the research shows the structure and position of the working group on the procurement unit of the government of aceh has not been in accordance with presidential decree number 54, 2010 along with its amendment and law number 5, 2014 on the state civil apparatus in article 75 mentioning the performance of civil servants aimed at ensuring the objectivity of civil servant development based on achievement system and career systems. a civil servant is a state civil apparatus under the procurement services unit as per presidential regulation number 54, 2010 concerning procurement of government goods / services and amendments that in article 17, the organization unit in accordance with employee work objecti ves number. 5, 2014 on state civil apparatus sanctions up to termination in accordance with the provisions of legislation so that they have not been complied with as mandated by presidential regulation number 54, 2010 and their amendments. it is recommended that the aceh governor’s regulation number 4, 2015 on the goods/services procurement state that the procurement of goods/services should be revised. it is aimed at changing the position of the group that is under ulp based on presidential regulation number 54, 2010 together with the changes namely from the implementation of the task of tender until the performance appraisal as the state civil apparatus keyword: implementation of structure, working group, procurement service unit * ** student *** chairman of supervising committee chairman of supervising Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENGELOLAAN PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI 17 KOTA BANDA ACEH (Khairiah, 2016) ,PELAKSANAAN LAYANAN PEMINATAN DALAM IMPLEMTASI KURIKULUM 2013 (PENELITIAN TERHADAP GURU BK DI SMA BANDA ACEH) (Auliani Putri, 2017) , MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PEMBINAAN SISWA PADA SMA DI KOTA SABANG (YUSRI, 2014) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |