| |
Ashabul Chairi. KONTRADIKSI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
ashabul chairi kontradiksi transparansi
2018 informasi publik pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi utama
aceh dengan indikasi korupsi di
aceh
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas syiah kuala (xii, 65), pp, tabl, bibl, app.
(ubaidullah, ma)
hak warga negara untuk memperoleh informasi telah diatur dalam pasal 3
uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. amanat uu no. 14
tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah aceh dengan
membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) utama aceh.
permasalahannya adalah aceh melalui ppid utamanya telah memperoleh prestasi
terbaik tingkat nasional kategori transparansi informasi publik tetapi tingkat
indikasi korupsi juga tinggi di aceh. seharusnya semakin baik tingkat transparansi
informasi publik suatu daerah maka akan semakin rendah angka korupsinya.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja ppid utama aceh
dalam memperoleh
Baca Juga : PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) ACEH (Amri Wahid Hidayat, 2016) ,
Baca Juga : HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ACEH (STUDI PENELITIAN PADA GERAK ACEH DAN MATA) (ALMUFARID, 2015) , prestasi terbaik tingkat nasional dan untuk menjelaskan hubungan antara transparansi informasi publik ppid utama aceh dengan indikasi korupsi di aceh. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh ppid utama aceh adalah penyusunan standard operating procedure (sop), membangun website resmi, melakukan koordinasi dan pembinaan untuk ppid pembantu yang ada di dinas terkait, serta menyusun daftar informasi publik baik di ppid utama aceh maupun pendampingan di ppid pembantu. transparansi informasi publik hanya berjalan dengan baik di ppid utama aceh saja, tetapi tidak pada pemerintahan aceh secara keseluruhannya. kesimpulannya adalah kinerja ppid utama aceh sudah maksimal atau baik dalam mengimplementasikan uu no. 14 tahun 2008 sehingga memperoleh prestasi terbaik tingkat nasional. hubungan prestasi transparansi informasi publik yang diperoleh ppid utama aceh tidak mempengaruhi atau tidak dapat menekan tingkat indikasi korupsi yang tinggi di aceh. kata kunci: good governance, transparansi informasi publik, Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : ai_chairi@ymail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (SYIFA MAISARAH, 2020) ,OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA (Amelia Dara Sagita, 2018) , PELAYANAN PUBLIK BERBASIS REFORMASI DAN BIOKRASI DAN E-GOVERNTMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA : STUDI EMPIRIS PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NANIK KURNIAWATI, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |