| |
REZA KURNIAWAN. PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
reza kurniawan, pengaturan pembubaran organisasi
kemasyarakatan berdasarkan
undang-undang nomor 16 tahun 2017
tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 17 tahun
2013 tentang organisasi
kemasyarakatan menjadi undang-
undang
fakultas hukum universitas syiah kuala
2017 (vii, 73 ), pp., bibl.
(prof. dr. eddy purnama, s.h., m.hum)
indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas praduga tidak
bersalah yaitu seseorang atau badan hukum berhak dianggap tidak bersalah sebelum
mempunyai putusan pengadilan yang bersifat tetap. namun yang terjadi dalam
substansi perppu ormas menyatakan sebuah organisasi kemasyarakatan dapat
dinyatakan bersalah/dibubarkan hanya dengan pendapat dari pemerintah saja yang
dalam hal ini pendapat kemenkumham, hal ini tercantum dalam pasal 61 ayat
(3) perppu ormas tersebut bahwa menteri berwenang membubarkan organisasi
kemasyarakatan
Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Siska Rahadiyanti, 2015) ,
Baca Juga : ASPEK HUKUM PENETAPAN QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2013 - 2033 (Darwin Syahputra, 2016) , tanpa melalui jalur pengadilan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui subtansi dari perppu ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum di indonesia. untuk mengetahui bagaimana suatu subjek hukum dapat dinyatakan bersalah serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perppu ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yang mengandalkan data kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui perppu ormas telah melanggar prinsip negara hukum yang menghilangkan fungsi lembaga peradilan dalam menentukan suatu ormas bersalah atau tidak, serta perppu ormas juga melanggar undang-undang nomor 39 tahun 199 tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. disarankan kepada pemerintah untuk tetap melibatkan lembaga peradilan dan lembaga terkait yang lain dalam memutuskan suatu ormas bersalah atau tidak karena indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : rezarizakurniawan95@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BUPATI PIDIE (Muchsidin Ichwal, 2018) , STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |